Guban Mencuat di Tengah Davos

Di tengah hiruk pikuk Forum Ekonomi Dunia di Davos yang menyoroti isu-isu strategis global seperti Greenland dan konsep Board of Peace, dinamika penting justru berkembang jauh dari sorotan utama, tepatnya di Tanduk Afrika. Di Somalia, wacana dan struktur politik baru bernama Guban mulai mengemuka dan memantik perdebatan serius tentang masa depan kawasan tersebut.

Guban merujuk pada wilayah pesisir utara Somalia yang selama ini berada dalam sengketa politik antara Somaliland dan Pemerintah Federal Somalia. Kawasan ini memiliki posisi strategis di Teluk Aden, berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional yang sibuk.

Bagi Somaliland, yang sejak 1991 mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka namun belum diakui secara luas, Guban dipandang sebagai entitas separatis. Klaim ini berangkat dari anggapan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari teritori Somaliland.

Namun narasi yang berbeda datang dari Mogadishu. Bagi Pemerintah Federal Somalia, Guban justru dianggap sebagai negara bagian resmi Somalia yang sah. Dalam pandangan ini, Somaliland tidak dilihat sebagai negara, melainkan sebagai wilayah yang memisahkan diri secara sepihak dari Somalia.

Perbedaan sudut pandang tersebut menciptakan dualisme legitimasi. Satu pihak melihat Guban sebagai ancaman terhadap klaim kemerdekaannya, sementara pihak lain memandangnya sebagai langkah konsolidasi negara federal Somalia.

Kemunculan Guban tidak bisa dilepaskan dari konteks politik Somalia yang terus berupaya memperkuat struktur federal. Sejak runtuhnya negara pusat pada awal 1990-an, Somalia membangun ulang sistem kenegaraan melalui pembentukan negara-negara bagian.

Dalam kerangka itu, Guban diposisikan sebagai bagian dari proses penataan ulang wilayah utara Somalia. Pemerintah federal memandang langkah ini sebagai upaya mempertegas kedaulatan nasional di kawasan yang selama ini berada di luar kendali Mogadishu.

Situasi ini kontras dengan perhatian global yang terfokus pada isu-isu besar di Davos. Ketika para pemimpin dunia membahas stabilitas Eropa Utara dan tata kelola perdamaian global, dinamika negara baru di Somalia nyaris luput dari perhatian internasional.

Padahal, perkembangan di Somalia memiliki implikasi regional yang signifikan. Kawasan pesisir utara berperan penting dalam keamanan Laut Merah dan Teluk Aden, yang menjadi jalur vital perdagangan global.

Di sisi lain, diskursus tentang Board of Peace yang digagas Amerika Serikat menambah lapisan kompleksitas geopolitik. Forum ini digadang-gadang sebagai wadah baru untuk membangun konektivitas dan stabilitas global di luar struktur multilateral tradisional.

Keanggotaan Kosovo dalam Board of Peace menjadi sorotan tersendiri. Kehadiran Kosovo, yang pengakuan internasionalnya masih terbagi, memperlihatkan bagaimana forum semacam ini dapat menciptakan bentuk pengakuan de facto.

Melalui keanggotaan tersebut, Kosovo memperoleh akses dan interaksi setara dengan negara lain, termasuk dengan pihak-pihak yang secara formal belum mengakui kemerdekaannya. Hal ini memperkuat posisinya dalam percaturan global tanpa harus menunggu pengakuan penuh.

Fenomena ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan kasus Guban dan Somaliland. Dalam politik internasional modern, legitimasi tidak selalu datang melalui jalur formal semata, tetapi juga melalui partisipasi dalam forum dan struktur global.

Bagi Somalia, keberadaan Guban sebagai negara bagian diproyeksikan untuk memperkuat posisi pemerintah federal dalam negosiasi internal maupun eksternal. Ini sekaligus menjadi pesan bahwa Mogadishu masih memegang kendali atas proses kenegaraan.

Sebaliknya, bagi Somaliland, kemunculan Guban berpotensi melemahkan klaim historis dan administratif yang selama ini dibangun sebagai dasar tuntutan kemerdekaan.

Situasi ini menunjukkan bagaimana isu-isu lokal dapat beririsan dengan dinamika global. Ketika dunia memperdebatkan tatanan baru perdamaian, konflik legitimasi di Somalia berkembang dalam senyap.

Perbedaan persepsi tentang siapa yang separatis dan siapa yang sah menjadi inti persoalan. Definisi tersebut sangat bergantung pada sudut pandang politik dan kerangka hukum yang digunakan masing-masing pihak.

Dalam konteks Afrika, kasus Guban mencerminkan tantangan umum negara-negara pascakonflik dalam menyeimbangkan federalisme, integritas wilayah, dan aspirasi lokal.

Sementara Davos terus menjadi panggung utama diskursus global, perkembangan di Somalia menegaskan bahwa perubahan geopolitik sering kali berlangsung di luar sorotan kamera dunia.

Ke depan, posisi Guban, Somaliland, dan Pemerintah Federal Somalia akan sangat ditentukan oleh dinamika internal dan cara komunitas internasional merespons realitas politik yang terbentuk.

Dengan demikian, di balik gemerlap Davos dan wacana Board of Peace, Somalia kembali menunjukkan bahwa peta politik dunia terus bergerak, sering kali dari wilayah yang jarang menjadi headline global.

Baca selanjutnya