GDP Sudan Terdampak Konflik Berkepanjangan

Ekonomi Sudan mengalami perubahan dramatis dalam dua dekade terakhir, terutama setelah gelombang konflik berkepanjangan dan pecahnya pemerintahan paralel di negara itu. Sebelum konflik internal yang memuncak pada 2023, Sudan pernah mencatat angka GDP yang jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi saat ini dan setelah konflik intensif berlangsung. 

Data historis menunjukkan bahwa pada tahun 2010, nominal GDP Sudan mencapai sekitar US$ 58,96 miliar, mencerminkan aktivitas ekonomi yang lebih stabil dan terdiversifikasi meskipun sudah menghadapi beberapa tantangan struktural. 

Memasuki periode pertengahan dekade 2010-an, GDP Sudan berfluktuasi di kisaran US$ 40–50 miliar. Pada tahun 2015, misalnya, ekonomi mencatat sekitar US$ 51,73 miliar, meskipun tekanan ekonomi akibat kehilangan sebagian besar cadangan minyak setelah pemisahan Sudan Selatan telah dirasakan. 

Namun sejak konflik internal yang meningkat tajam pada awal 2020-an dan perang besar antara militer pemerintah dan kelompok bersenjata lain pada 2023, ekonomi Sudan mengalami kontraksi signifikan. Pertumbuhan GDP negatif hingga tekanan inflasi berat menciptakan tekanan besar terhadap output nasional. 

Menurut data terbaru, pada tahun 2024, GDP Sudan diperkirakan berada di sekitar US$ 49,9 miliar nominal, turun tajam dari puncak sebelumnya di awal 2010-an dan mencerminkan lesunya aktivitas ekonomi akibat konflik. 

Lebih jauh lagi, beberapa sumber alternatif mencatat angka GDP global yang berbeda dengan metode konversi mata uang dan data resmi yang saling beragam, namun tren umumnya tetap konsisten: ekonomi Sudan menyusut signifikan pascakonflik. 

Kontraksi ekonomi ini bukan sekadar statistik semata; sektor industri dan pertanian—yang menjadi tulang punggung ekonomi Sudan—mengalami kerusakan akibat pertempuran, penjarahan, serta gangguan pada infrastruktur dasar seperti listrik dan air. 

Penurunan GDP juga terbukti memengaruhi daya beli masyarakat. GDP per kapita yang panjang tahun meningkat di awal 2010-an turun tajam setelah konflik, mencerminkan beban ekonomi yang dirasakan rakyat Sudan secara langsung. 

Selain itu, konflik berdarah di ibu kota Khartoum turut melemahkan pusat-pusat produksi industri. Banyak pabrik berhenti beroperasi, sementara investasi asing dan domestik menarik diri karena ketidakpastian keamanan. 

Yang membuat situasi semakin rumit adalah kondisi Sudan saat ini di mana terdapat dua pemerintahan paralel yang menguasai wilayah berbeda: satu di bawah pemerintahan di Khartoum, dan satu lagi di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata di Darfur, Nyala, dan bagian barat daya negara. 

Perpecahan administratif ini turut membagi kapasitas ekonomi nasional. Wilayah di bawah kontrol pemerintah resmi Khartoum cenderung memiliki akses lebih baik ke lembaga keuangan pusat, meskipun infrastrukturnya banyak rusak. 

Sebaliknya, wilayah yang dikuasai oleh pihak bersenjata seperti di Nyala dan sekitarnya menghadapi tantangan besar dalam aktivitas ekonomi formal. Banyak jaringan bisnis terputus, dan ekonomi lokal bergeser ke informal atau subsisten. 

Perkiraan kasar ahli ekonomi menunjukkan bahwa GDP di wilayah yang masih dikuasai Khartoum mungkin menanggung proporsi terbesar dari output negara, karena masih berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan internasional, dan lembaga perbankan. 

Namun angka riilnya jauh di bawah potensi penuh sebelum konflik. Misalnya, meskipun Khartoum tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi, tingkat produktivitas sektor industri tetap terhambat. 

Sementara itu, wilayah seperti Nyala, meskipun kaya sumber daya pertanian dan perdagangan lokal, memiliki GDP wilayah yang relatif lebih kecil dibandingkan Khartoum. Ketidakamanan dan kurangnya akses pasar formal mempersempit kontribusi ekonomi mereka. 

Beberapa pakar ekonomi lokal memperkirakan bahwa wilayah yang dikuasai pemerintah pusat menghasilkan mungkin 60–70% dari total GDP Sudan, dengan sisanya datang dari wilayah yang relatif stabil namun terbatas jaringannya. Estimasi ini masih bersifat indikatif karena data resmi sulit dikumpulkan. 

Namun di wilayah konflik seperti Nyala, kontribusi ekonomi lebih rendah, mungkin hanya 30–40% dari total output, akibat gangguan produksi, lemahnya infrastruktur, dan keterbatasan akses ekspor. 

Kondisi ini mencerminkan realitas bahwa konflik internal dan pemerintahan paralel telah memecah basis ekonomi nasional Sudan menjadi dua kubu dengan kapasitas berbeda. 

Akibatnya, meski total GDP nasional masih berada di puluhan miliar dolar, potensi pertumbuhan jangka panjang sangat tertahan. Kepercayaan investor asing rendah, dan biaya rekonstruksi sangat tinggi. 

Lembaga ekonomi internasional menyatakan bahwa stabilitas politik adalah kunci utama jika Sudan ingin kembali ke jalur pertumbuhan sebelum konflik. Jika kondisi keamanan membaik, pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat. 

Dalam perspektif umum, GDP Sudan sebelum konflik jauh lebih besar secara konsisten dibandingkan setelah konflik intensif, dan perpecahan wilayah hanya memperdalam ketimpangan kontribusi ekonomi antar wilayah. 

Dengan demikian, gambaran GDP Sudan hari ini mencerminkan dampak berat konflik dan fragmentasi politik, di mana wilayah yang dikuasai pemerintah pusat relatif lebih kuat secara ekonomi dibandingkan wilayah yang masih dilanda perebutan kekuasaan. 

Baca selanjutnya